TERNATE, SUARAHARIAN.COM – Kinerja pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Maluku Utara menunjukkan pertumbuhan signifikan hingga Agustus 2026. Pendapatan APBN di wilayah tersebut tercatat tumbuh 55,86 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertumbuhan tersebut menjadi salah satu indikator menguatnya kinerja penerimaan negara di Maluku Utara di tengah pelaksanaan penyesuaian fiskal nasional.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Maluku Utara, Sakop, mengatakan peningkatan pendapatan APBN terutama ditopang oleh pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
Belanja APBN Masih Menghadapi Tekanan
Meski penerimaan negara mengalami pertumbuhan, peningkatan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh ekspansi belanja APBN secara agregat.
Salah satu faktor yang masih memengaruhi kinerja belanja adalah perlambatan Transfer ke Daerah (TKD). Kondisi tersebut membuat pertumbuhan belanja APBN di Maluku Utara belum sejalan dengan peningkatan pendapatan negara.
Di sisi lain, kinerja ekonomi Maluku Utara juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Pada Triwulan II 2026, perekonomian Maluku Utara tumbuh 15,35 persen secara tahunan, dengan sektor industri pengolahan serta pertambangan dan penggalian menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi daerah.
Perkembangan tersebut tidak terlepas dari aktivitas hilirisasi dan sektor komoditas berbasis nikel yang selama beberapa tahun terakhir menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Maluku Utara. Namun, dampak hilirisasi terhadap seluruh sektor dan masyarakat masih dinilai belum merata.
APBN Diharapkan Tetap Mendorong Ekonomi Daerah
Pertumbuhan penerimaan APBN menjadi bagian penting dalam menjaga kapasitas fiskal pemerintah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
Pemerintah melalui pengelolaan APBN di daerah diharapkan terus memperkuat sinergi antara penerimaan, belanja pemerintah pusat, serta transfer ke daerah sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Maluku Utara dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat.
Dengan pertumbuhan pendapatan APBN sebesar 55,86 persen hingga Agustus 2026, perkembangan fiskal Maluku Utara menjadi salah satu indikator yang perlu terus diperhatikan seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan hilirisasi di provinsi tersebut.
