SUARAHARIAN.COM, JAKARTA – Kinerja Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjadi sorotan setelah hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menempatkan namanya dalam jajaran menteri dengan penilaian kinerja terburuk di Kabinet Merah Putih.
Dalam survei bertajuk Refleksi dan Evaluasi Publik: Dua Tahun Kabinet Merah Putih yang dirilis pada 24 Oktober 2026, Dody Hanggodo memperoleh angka 9,4 persen dalam kategori menteri dengan kinerja paling buruk.
Angka tersebut menempatkan Dody di posisi ketiga, di bawah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang memperoleh 36,6 persen dan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dengan 21,8 persen.
Temuan ini menjadi catatan serius bagi kepemimpinan Kementerian Pekerjaan Umum, mengingat kementerian tersebut memiliki tanggung jawab besar terhadap pembangunan infrastruktur nasional yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Mulai dari pembangunan jalan, jembatan, bendungan, jaringan irigasi, hingga infrastruktur dasar di berbagai daerah, seluruhnya merupakan sektor strategis yang membutuhkan perencanaan matang, pengawasan ketat, serta hasil pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.
Sorotan terhadap Dody juga tidak terlepas dari sejumlah peristiwa yang sebelumnya menjadi perhatian publik. Gaya kepemimpinannya ketika melakukan inspeksi lapangan, termasuk rekaman teguran keras terhadap bawahannya dalam persoalan irigasi di Kabupaten Bekasi dan pembangunan Sekolah Rakyat di Nganjuk, sempat ramai diperbincangkan.
Ketegasan seorang menteri dalam mengawasi pekerjaan tentu menjadi bagian penting dari tanggung jawab jabatan. Namun, publik juga membutuhkan bukti nyata bahwa pengawasan tersebut berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pekerjaan dan penyelesaian persoalan infrastruktur.
Di tengah besarnya anggaran dan tanggung jawab Kementerian PU, masyarakat tentu berharap pembangunan tidak berhenti pada laporan administratif maupun kegiatan seremonial. Infrastruktur yang dibangun harus berkualitas, tepat sasaran, selesai sesuai target, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Survei IPO ini menjadi salah satu indikator penting untuk membaca persepsi publik terhadap kinerja para pembantu Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, hasil survei bukan satu-satunya ukuran keberhasilan seorang menteri dan tetap perlu dibaca bersama indikator kinerja lainnya.
Survei tersebut dilaksanakan pada 12–20 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden dari seluruh provinsi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2,9 persen.
Hasil ini sekaligus menjadi momentum evaluasi bagi Menteri PU Dody Hanggodo untuk membuktikan kinerja melalui capaian pembangunan yang terukur, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Sebab, jabatan menteri bukan hanya tentang menjalankan program pemerintah, tetapi juga memastikan setiap kebijakan dan anggaran negara benar-benar menghasilkan manfaat bagi rakyat.
Pada akhirnya, rapor kinerja seorang pejabat publik tidak hanya ditentukan oleh apa yang disampaikan, tetapi juga oleh apa yang berhasil diwujudkan.
