SUARAHARIAN.COM – Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum membuka babak baru dalam polemik persyaratan pendidikan orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Putusan MA bernomor 742 K/TUN/2026 yang diputus pada Jumat (30/10/2026) bukan sekadar perkembangan perkara administrasi. Keputusan tersebut kini menjadi persoalan serius yang berpotensi memperbesar tekanan politik terhadap lembaga legislatif, khususnya DPR RI.
Dalam amar putusannya, MA menyatakan mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
Perkara yang diajukan Subhan Palal itu berkaitan dengan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
Dengan dikabulkannya gugatan tersebut, MA menyatakan dokumen penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa tidak sah.
Keputusan ini menempatkan pemerintah, khususnya kementerian yang menjadi pihak tergugat, pada tuntutan untuk memberikan penjelasan mengenai penerbitan dan tindak lanjut dokumen tersebut.
DPR Masih Reses, Publik Menunggu Langkah Politik
Di tengah perkembangan putusan MA, perhatian kini tertuju pada DPR RI.
Para anggota DPR masih menjalani masa reses sejak 9 Oktober hingga 9 November 2026. Artinya, pembahasan lanjutan mengenai dorongan penggunaan hak angket diperkirakan kembali menjadi perhatian setelah masa reses berakhir.
Situasi ini menjadi menarik karena tekanan publik terhadap polemik dokumen pendidikan Gibran belum mereda.
Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Kolektif Sipil (AKSI) telah mendatangi sejumlah partai politik di parlemen untuk mendorong penggunaan hak angket.
Fraksi Golkar dan PKB termasuk pihak yang telah menerima aspirasi tersebut. Sementara Fraksi PKS juga mulai membicarakan kemungkinan langkah konstitusional melalui hak angket maupun hak menyatakan pendapat.
Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyampaikan bahwa pembahasan mengenai langkah tersebut akan semakin jelas setelah masa reses berakhir.
Dengan demikian, tanggal 9 November menjadi salah satu momentum penting untuk melihat apakah aspirasi tersebut benar-benar ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan DPR.
Hak Angket Kian Menguat, DPR Tidak Bisa Mengabaikan Aspirasi Publik
Dorongan hak angket kini memperoleh perhatian lebih besar setelah MA mengeluarkan putusan yang menyatakan Suket penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah.
Sebelumnya, perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran juga telah menjadi perhatian dalam proses hukum di Mahkamah Konstitusi.
Kini, dengan adanya putusan MA, pertanyaan mengenai proses penerbitan dokumen penyetaraan tersebut kembali mengemuka.
Hak angket merupakan salah satu instrumen konstitusional DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang penting, strategis, serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat dan negara.
Apabila dorongan ini benar-benar bergulir, DPR dapat meminta keterangan dari pihak-pihak terkait untuk mendalami persoalan administrasi penerbitan dokumen tersebut.
Namun, penggunaan hak angket tetap harus memenuhi persyaratan dan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Ujian Transparansi dan Tanggung Jawab Lembaga Negara
Perkembangan perkara ini bukan hanya menyangkut Gibran sebagai individu, melainkan juga menyentuh persoalan transparansi administrasi negara dan kepercayaan publik terhadap proses pencalonan pejabat negara.
Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang terang mengenai dokumen yang telah dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung.
Di sisi lain, DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk menentukan apakah persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan dan instrumen politik yang tersedia.
Satu hal yang kini menjadi perhatian: apakah setelah masa reses berakhir pada 9 November, para anggota DPR akan mengambil langkah konkret atau justru membiarkan polemik ini terus berjalan tanpa kejelasan?
Putusan MA sudah menjadi fakta hukum. Aspirasi masyarakat sudah disampaikan. Dorongan hak angket pun terus bergulir.
Kini, publik menunggu keberanian dan tanggung jawab lembaga legislatif untuk memberikan kepastian melalui mekanisme konstitusional.
Jangan sampai persoalan yang menyangkut kepercayaan publik terhadap persyaratan pejabat negara justru tenggelam di tengah dinamika politik parlemen.
