TIDORE, SUARA HARIAN – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara pada 28–29 Oktober 2026. Dalam agenda tersebut, Menteri PU meninjau langsung sejumlah infrastruktur, termasuk pembangunan sumur bor di Kelurahan Gurabunga, Kota Tidore Kepulauan.
Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pembangunan fasilitas penyediaan air bersih berjalan sesuai rencana, sekaligus merespons kebutuhan masyarakat yang menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau panjang.
Salah satu fasilitas yang ditinjau adalah pembangunan sumur bor dengan kedalaman sekitar 100 meter. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, khususnya warga di wilayah pegunungan.
Selain persoalan air bersih, kunjungan Menteri PU juga mencakup perhatian terhadap kondisi infrastruktur jalan dan konektivitas antarwilayah di Maluku Utara.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri PU turut berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara serta sejumlah pemangku kepentingan terkait untuk membahas kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen, serta sejumlah pejabat terkait turut hadir dalam agenda kunjungan tersebut.
Pemerataan Infrastruktur Jadi Tantangan Maluku Utara
Kunjungan Menteri PU ke Tidore kembali membuka perhatian terhadap kebutuhan pembangunan infrastruktur di Maluku Utara yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan.
Persoalan akses jalan, jembatan, air bersih, pengendalian banjir, hingga konektivitas antarpulau masih menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan daerah.
Wilayah seperti Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Timur, hingga Pulau Taliabu juga membutuhkan perhatian berkelanjutan melalui program pembangunan infrastruktur pemerintah pusat.
Karena itu, kunjungan kerja Menteri PU diharapkan tidak hanya menjadi agenda peninjauan lapangan, tetapi juga menghasilkan tindak lanjut konkret berupa percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah Maluku Utara.
Masyarakat tentu berharap perhatian pemerintah pusat dapat diwujudkan melalui program yang tepat sasaran, terutama bagi daerah-daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses infrastruktur dasar.
Pemerataan pembangunan bukan hanya tentang membangun pusat-pusat perkotaan, tetapi juga memastikan masyarakat di wilayah terluar dan terpencil memperoleh akses infrastruktur yang layak.
