JAKARTA – Gelombang kritik terhadap pemerintah kembali menguat. Kali ini, mahasiswa Universitas Trisakti turun ke jalan membawa tuntutan keras kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera mengevaluasi jajaran pemerintahan, khususnya Kementerian Kehutanan.
Dalam aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026), mahasiswa secara terbuka mendesak pencopotan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni beserta Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki.
Tuntutan tersebut bukan tanpa alasan. Mahasiswa menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus menjadi perhatian di sejumlah wilayah Indonesia.
Mereka mempertanyakan efektivitas langkah pemerintah dalam menangani kebakaran, sekaligus menuntut pertanggungjawaban pejabat yang dinilai memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan.
MAHASISWA TIDAK HANYA MENUNTUT, TETAPI MEMINTA PEMBUKTIAN
Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Dhenni Ribowo, menyampaikan bahwa aksi tersebut membawa tiga tuntutan utama atau Tritura.
Pertama, pemulihan ekonomi, ekologi, kesehatan, pendidikan, dan politik nasional.
Kedua, pemberantasan inkompetensi serta rangkap jabatan pejabat publik.
Ketiga, pengembalian supremasi sipil.
Mahasiswa juga menyoroti dampak karhutla terhadap masyarakat, terutama warga yang harus menghadapi kabut asap, gangguan kesehatan, hingga kehilangan kesempatan bekerja.
Bagi mahasiswa, penanganan bencana ekologis tidak boleh hanya berhenti pada pemadaman api. Pemerintah juga harus memperhatikan nasib masyarakat yang terdampak secara langsung.
ISTANA DIMINTA TIDAK SEKADAR MENERIMA ASPIRASI
Dalam aksi tersebut, Staf Khusus Wakil Menteri Sekretaris Negara, Binbin Firman Tresnadi, menemui perwakilan mahasiswa.
Pertemuan berlangsung sekitar 30 menit. Binbin menyatakan akan meneruskan aspirasi mahasiswa kepada pemerintah, termasuk rekomendasi pergantian Menteri Kehutanan dan wakilnya.
Namun, mahasiswa menginginkan lebih dari sekadar janji penyampaian aspirasi. Mereka mengharapkan adanya tindak lanjut konkret atas persoalan yang disuarakan.
Desakan ini menjadi pengingat bahwa jabatan publik bukan sekadar posisi kekuasaan, melainkan amanah yang harus disertai tanggung jawab dan hasil kerja.
KINERJA PEJABAT PUBLIK HARUS BISA DIPERTANGGUNGJAWABKAN
Persoalan karhutla merupakan tantangan serius yang membutuhkan penanganan menyeluruh, mulai dari pencegahan, pengawasan kawasan hutan, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, hingga pemulihan lingkungan.
Karena itu, evaluasi terhadap kebijakan dan kinerja lembaga terkait menjadi bagian penting dalam memastikan persoalan serupa tidak terus berulang.
Desakan mahasiswa Trisakti kini menjadi salah satu suara publik yang meminta pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menjaga lingkungan dan melindungi masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto dihadapkan pada aspirasi agar evaluasi terhadap jajaran kementerian dilakukan secara objektif dan berdasarkan hasil kerja.
Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan laporan keberhasilan, tetapi juga tindakan nyata ketika persoalan di lapangan belum terselesaikan.
Jabatan adalah kepercayaan, tetapi tanggung jawab dan hasil kerja merupakan ukuran yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
