BAGHDAD — Irak memasuki fase baru setelah Amerika Serikat dan koalisi internasional secara resmi mengakhiri misi militer mereka di Irak. Penarikan pasukan AS dari pangkalan terakhir di wilayah Kurdistan Irak rampung pada 30 September 2026, mengakhiri misi yang telah berlangsung selama 12 tahun untuk memerangi kelompok Islamic State (ISIS).
Penarikan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan antara pemerintah Irak dan Amerika Serikat pada 2024 untuk mengakhiri misi koalisi secara bertahap dan mengalihkan tanggung jawab keamanan kepada pemerintah serta pasukan keamanan Irak.
Militer AS menyatakan seluruh personel dan peralatan mereka telah meninggalkan pangkalan terakhir di Erbil, Irak utara. Dengan berakhirnya Operation Inherent Resolve di Irak, tanggung jawab utama atas keamanan negara tersebut kini berada di tangan pemerintah Irak.
Meski demikian, berakhirnya misi militer tersebut tidak berarti seluruh hubungan keamanan Amerika Serikat dan Irak terputus. Washington masih akan mempertahankan hubungan pertahanan bilateral, termasuk dukungan tertentu berupa pelatihan dan bantuan intelijen. Sementara itu, operasi koalisi untuk menghadapi ISIS di Suriah tetap berjalan dengan pusat komando yang dipindahkan ke Yordania.
Irak Rayakan Hari Kedaulatan
Pemerintah Irak menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kedaulatan untuk menandai berakhirnya misi koalisi internasional dan penarikan pasukan AS.
Perayaan tersebut ditandai dengan berbagai kegiatan, termasuk parade pasukan keamanan di Baghdad dan Najaf. Pemerintah Irak menyebut momentum ini sebagai bagian dari perjalanan menuju penguatan kedaulatan dan institusi negara.
Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi mengatakan berakhirnya misi koalisi menandai dimulainya fase baru ketika Irak mengambil tanggung jawab penuh atas keamanan dan stabilitas negaranya.
Namun, berakhirnya kehadiran militer AS juga menghadirkan sejumlah pertanyaan mengenai kondisi keamanan Irak ke depan.
Ancaman Keamanan Masih Menjadi Perhatian
ISIS memang telah kehilangan sebagian besar wilayah yang pernah dikuasainya di Irak. Namun, kelompok tersebut masih memiliki jaringan dan sel-sel tidur yang menjadi perhatian aparat keamanan.
Selain itu, keberadaan kelompok bersenjata yang memiliki hubungan dengan Iran juga menjadi salah satu persoalan yang harus dihadapi pemerintah Irak. Sejumlah kelompok tersebut sebelumnya menuntut penarikan pasukan asing dari Irak, sementara pemerintah berupaya memperkuat kewenangan negara atas seluruh senjata dan kelompok bersenjata.
Kekhawatiran lainnya datang dari wilayah Kurdistan Irak. Sejumlah pejabat dan pengamat menyatakan berkurangnya dukungan militer AS, termasuk sistem pertahanan udara dan kemampuan intelijen, dapat menjadi tantangan baru bagi keamanan kawasan tersebut.
Dengan demikian, penarikan pasukan AS bukan hanya menjadi akhir dari sebuah misi militer, tetapi juga membuka babak baru bagi Irak untuk mengelola keamanan dan hubungan strategisnya sendiri.
Mulai 1 Oktober 2026, pemerintah Irak menghadapi tantangan untuk membuktikan bahwa kedaulatan yang dirayakan tersebut dapat berjalan seiring dengan stabilitas keamanan dan kemampuan institusi negara.
