BEKASI — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan karena kebijakan pembangunan infrastruktur, melainkan lantaran reaksinya saat menemukan kondisi persawahan yang mengalami persoalan pengairan di Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Dody melakukan inspeksi mendadak atau sidak pada Sabtu, 26 September 2026. Di lokasi tersebut, ia menemukan persoalan irigasi yang menurut laporan media terjadi selama berbulan-bulan.
Yang membuat Dody geram, kawasan persawahan yang dilaporkan mengalami kekeringan itu berada tidak terlalu jauh dari sumber air. Sejumlah laporan menyebut terdapat aliran sungai dengan debit air yang masih tersedia sekitar dua kilometer dari lokasi persawahan.
Di tengah pengecekan tersebut, Dody kemudian menghubungi Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Kementerian PU, Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw.
Dalam laporan Frekuensi Informasi yang mengutip percakapan telepon tersebut, Dody terdengar berbicara dengan nada tinggi dan melontarkan kalimat “Bego lu!” kepada lawan bicaranya. Ia juga meminta pejabat pembuat komitmen (PPK) yang paling dekat dengan lokasi segera datang.
“Jalan kamu sekarang! PPK kamu di mana yang paling dekat? Suruh ke sini sekarang!”
Percakapan itu dilaporkan berlangsung ketika Dody berada di tengah area persawahan dan disaksikan petani serta awak media.
Bukan Sekadar Marah, Dody Persoalkan Laporan Anak Buah
Di balik kemarahannya, persoalan utama yang disoroti Dody adalah adanya perbedaan antara laporan yang diterima kementerian dengan kondisi yang ia lihat secara langsung.
Metro TV melaporkan Dody mengatakan dirinya turun langsung setelah menemukan kondisi di lapangan yang berbeda dengan laporan internal. Sebelumnya, sejak Juli 2026, kementerian menggunakan dashboard pemantauan untuk memonitor kondisi kekeringan.
Namun setelah menerima informasi masyarakat melalui kanal pengaduan dan melakukan pengecekan langsung, Dody menemukan masih ada wilayah yang menghadapi persoalan pengairan.
Bahkan, Dody mengakui dirinya marah bukan karena persoalan pribadi. Ia mengatakan kemarahannya berkaitan dengan kondisi masyarakat, khususnya petani, yang masih menghadapi persoalan mendasar terkait pasokan air.
Ia juga meminta agar ukuran keberhasilan penanganan tidak hanya dilihat dari data atau laporan administratif, tetapi dari apakah air benar-benar sampai ke sawah dan dirasakan manfaatnya oleh petani.
Ironi di Tengah Sawah yang Mengering
Temuan di Pebayuran menjadi perhatian karena persoalan yang ditemukan bukan semata-mata ketiadaan sumber air.
ANTARA melaporkan bahwa setelah meninjau beberapa titik di Bekasi dan Cirebon, Dody menyebut sumber air di sejumlah lokasi sebenarnya masih tersedia. Persoalannya adalah bagaimana air tersebut dapat dialirkan menuju lahan pertanian.
Karena itu, pompanisasi dan penguatan jaringan irigasi menjadi salah satu solusi yang didorong Kementerian PU. Hingga 24 September 2026, Kementerian PU mencatat penanganan kekeringan telah dilakukan di 3.288 lokasi secara nasional, termasuk 358 lokasi persawahan dengan luas sekitar 141.440 hektare.
Di Bekasi sendiri, pemerintah daerah sebelumnya juga telah melakukan normalisasi sejumlah saluran irigasi untuk membantu memperbaiki distribusi air menuju kawasan pertanian di wilayah hilir.
Dody Minta Jangan Ada Lagi Laporan “Indah” di Atas Kertas
Peristiwa di Pebayuran kembali menempatkan persoalan koordinasi antara laporan birokrasi dan kondisi lapangan menjadi sorotan.
Bagi Dody, data yang terlihat baik di sistem belum tentu menggambarkan kondisi sebenarnya yang dialami masyarakat.
Karena itu, ia meminta jajaran Kementerian PU memperkuat verifikasi langsung di lapangan dan mengambil tindakan apabila ditemukan pejabat yang tidak menjalankan tanggung jawabnya.
Dalam pernyataan setelah peninjauan, Dody juga mengatakan akan mengambil langkah tegas terhadap pejabat yang terbukti tidak menjalankan tanggung jawabnya.
Sementara itu, gaya komunikasi Dody sendiri sebelumnya memang pernah menjadi perhatian publik. Pada Juli 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan cara penyampaian seorang menteri kepada publik yang dianggap kurang tepat dapat menjadi catatan untuk diperbaiki melalui komunikasi internal.
Namun dalam kasus terbaru di Bekasi, Dody memberikan penjelasan bahwa kemarahannya berkaitan dengan kondisi petani dan persoalan pelayanan di lapangan.
Kini, persoalan yang tersisa bukan sekadar soal nada tinggi seorang menteri kepada bawahannya. Pertanyaan yang lebih besar adalah seberapa cepat saluran irigasi tersebut dapat kembali berfungsi dan memastikan air benar-benar sampai ke sawah petani.
