Seribu Ulama di Jabar Desak Presiden Segera Keluarkan Perpres Pesantren

  • Whatsapp
Foto: Wisma Putra/detik.com
Foto: Wisma Putra/detik.com

SUARAHARIAN.COM – Seribu ulama di Jawa Barat mendorong pemerintah pusat segera membentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri Agama (Permenag) mengenai pesantren menyusul lahirnya Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren.

Dorongan tersebut dikupas dalam Dialog Virtual ‘1.000 Ulama untuk Perda Pesantren’. Dialog ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Harlah PKB yang ke-22 yang diikuti oleh ulama di Jabar.

Bacaan Lainnya

Dialog virtual ini diisi oleh Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda sebagai Keynote Speaker dan Ketua Pansus Perda Pondok Pesantren DPRD Jabar Sidkon Djampi, selain itu ada tiga narasumber dalam dialog virtual ini yakni akademisi Dr. Bambang Q-Anees, Pakar Hukum Dr. KH. Bambang Astarudin dan Anggota Komisi VIII DPR RI F-PKB KH. Maman Imanulhaq.

“Perda pesantren yang sedang dibahas di DPRD Jabar ini adalah langkah maju karena seringkali pemerintah berdalih ketika ingin membina atau mrmfasilitasi pondok pesantren, tidak ada regulasinya,” kata Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda usai dialog virtual di Kantor DPW PKB Jabar, Jalan KH Ahmad Dahlan Kota Bandung, Sabtu (25/07/2020) sore.

Huda mengungkapkan, Perda Pesantren ini akan menjadi landasan hukum yang bisa dirujuk pemerintah dalam mengembangkan, memfasilitasi proses pendidikan, dakwah Islam, termasuk pemberdayaan ekonomi santri maupun masyarakat secara luas di Jawa Barat.

“Ponpes di seluruh Jawa Barat perlu mendapatkan prioritas pembangunan. Kalau Jabar ingin berhasil, ya salah satu elemen yang harus didukung penuh adalah pondok pesantren termasuk seluruh jaringannya alumninya. Inilah sumberdaya yang sesungguhnya bisa diwujudkan di Jawa Barat,” ungkapnya.

Menurutnya, semua elemen pesantren sejatinya berharap Perda tersebut secepatnya bisa disahkan. Saat ini, tinggal dorongan dari masyarakat terhadap pemerintah pusat khusunya, agar PP kemudian disusul Keputusan Menteri Agama RI tentang pondok pesantren segera dikeluarkan guna memudahkan lahirnya peraturan daerah tentang pondok pesantren.

“Karena kendala yang ada saat ini adalah legal standingnya di pusat, yang mengakibatkan perda ini terpending (tertunda),” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Perda Pondok Pesantren DPRD Jabar Sidkon Djampi menjelaskan, tujuan dibentuknya Perda Pondok Pesantren agar fungsi dakwah dan pendidikan berjalan secara sistematis sesuai dengan undang-undang. Soal fungsi pemberdayaan ekonomi, bukan hanya untuk santri, tetapi masyarakat secara luas di luar pesantren.

“Connecting antar pesantren juga bisa terjalin dan perda ini bisa menjadi landasan pencapaian target Jabar juara lahir batin tentunya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Perda Pondok Pesantren Jawa Barat, diharapkan bisa menjadi sumber motivasi bagi seluruh pemerintah provinsi dan daerah di Indonesia terkait perhatiannya terhadap pesantren.

“Maka kita ingin mengetuk pintu para wakil rakyat khusunya di Komisi VIII DPR RI bahwa di Jawa Barat dan juga daerah lain sangat membutuhkan cantolan hukum untuk membentuk perda tentang pesantren ini,” pungkasnya.

Sumber: detik.com

Pos terkait