Gempar Kabar Djoko Tjandra yang Tak Ada Habisnya

  • Whatsapp
Foto: dok istimewa
Foto: dok istimewa

SUARAHARIAN.COM – Asal muasal ‘surat jalan’ untuk buronan terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra, terungkap. ‘Surat jalan’

berkop Bareskrim Polri melalui Biro Koordinasi dan Pengawasan (Rokorwas) PPNS itu tengah diselidiki tim internal Bareskrim.

Bacaan Lainnya

Tentang ‘surat jalan’ Djoko Tjandra itu awalnya diungkap Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI). MAKI sudah menyerahkan ‘surat jalan’ itu ke Ombudsman RI dan Komisi III DPR untuk ditindaklanjuti. Namun MAKI tidak menyebutkan instansi mana yang mengeluarkan ‘surat jalan’ itu.

Belakangan Indonesia Police Watch (IPW) membeberkan lebih detail soal ‘surat jalan’ untuk Djoko Tjandra itu.

“Dari data yang diperoleh IPW, Surat Jalan untuk Joko Chandra dikeluarkan Bareskrim Polri melalui Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS, dengan Nomor: SJ/82/VI/2020/Rokorwas, tertanggal 18 Juni 2020, yang ditandatangani Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetyo Utomo. Dalam surat jalan tersebut Joko Chandra disebutkan berangkat ke Pontianak Kalimantan Barat pada 19 Juni dan kembali pada 22 Juni 2020,” kata Neta S Pane selaku Ketua Presidium IPW dalam keterangan persnya, Rabu (15/7/2020).

Neta pun mempertanyakan urgensi Brigjen Prasetijo Utomo mengeluarkan ‘surat jalan’ itu. Dia mendesak agar Brigjen Prasetijo Utomo diperiksa Propam Polri.

“Yang menjadi pertanyaan IPW apakah mungkin sekelas jenderal bintang satu (Brigjen) dengan jabatan Kepala Biro Karokorwas PPNS Bareskrim Polri berani mengeluarkan Surat Jalan untuk seorang buronan kakap sekelas Joko Chandra? Apalagi biro tempatnya bertugas tidak punya urgensi untuk mengeluarkan Surat Jalan untuk seorang pengusaha dengan label yang disebut Bareskrim Polri sebagai konsultan. Lalu siapa yang memerintahkan Brigjen Prasetyo Utomo untuk memberikan Surat Jalan itu. Apakah ada sebuah persekongkolan jahat untuk melindungi Joko Chandra,” kata Neta.

Informasi terbaru seputar ‘surat jalan’ Djoko Tjandra yang kian santer itu sampai ke telinga Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Listyo turun tangan dan bergerak cepat membentuk tim untuk menelusuri hal itu. Dia lalu memerintahkan Divisi Propam Mabes Polri mengusut tuntas informasi ‘surat jalan’ Djoko Tjandra.

“Saya sudah meminta agar info terkait surat jalan tersebut agar didalami Divisi Propam Polri dan usut tuntas siapa pun yang terlibat,” kata Listyo.

“Semenjak ada isu itu kan kita sudah bentuk tim untuk telusuri,” sambung Listyo.

Listyo mengatakan dugaan adanya oknum orang dalam yang disebut bermain dalam kasus ini pun ditelusuri.

“Terkait adanya info itu kita sedang menelusuri keterlibatan oknum-oknum baik yang di Bareskrim maupun tempat lain,” ujar Listyo.

Dia menegaskan tidak akan memberi ampun bagi siapa pun yang ‘bermain’ dalam hal ini. Apalagi, menurut Listyo, bila ada jajaran Polri yang terlibat maka dia tak segan memberikan sanksi berat.

“Kita segera akan lakukan tindakan tegas dan ini juga menunjukkan komitmen kita terhadap institusi Polri, kita juga nggak toleran terhadap anggota-anggota atau oknum yang bisa merusak marwah institusi,” kata Listyo

“Kita sedang berbenah untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih profesional dan membentuk penegak hukum yang bersih, dan dipercaya masyarakat. Terhadap komitmen tersebut, bagi anggota yang tidak bisa mengikuti, silakan untuk mundur dari Bareskrim,” ujar Listyo.

Tak lama, Kapolri Jenderal Idham Azis mencopot Brigjen Prasetijo Utomo dari jabatan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri. Keputusan pencopotan Prasetijo tertuang dalam Surat Telegram Nomor: ST/1980/VII/KEP./2020 dan diteken As SDM Kapolri, Irjen Sutrisno Yudi Hermawan.

“Ya benar. Komitmen Kapolri, jika melanggar aturan segera dicopot,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono kepada detikcom, Rabu (15/7/2020).

Prasetijo di-nonjob-kan di Pelayanan Markas (Yanma) Polri. Dalam surat telegram, tertulis mutasi Prasetijo dalam rangka pemeriksaan internal.

Prasetijo kini ditempatkan di tempat khusus selama 14 hari dalam rangka pemeriksaan di Propam Polri. Argo menegaskan penyidik Propam Polri akan memeriksa kemungkinan keterlibatan oknum Polri lain. Mereka yang terbukti terlibat terkait pembuatan surat jalan itu akan ditindak tegas.

“Mulai hari ini juga BJP PU ditempatkan di tempat khusus selama 14 hari. Jadi ada tempat provos untuk penempatan khusus untu anggota dan sudah disiapkan mulai malam ini BJP PU ditempatkan di tempat khusus di provos Mabes Polri selama 14 hari,” tutur Argo.

Argo sebelumnya mengatakan pembuatan surat jalan untuk Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra itu disebut atas inisiatif Prasetijo sendiri tanpa seizin pimpinan.

“Jadi dalam pemberian surat jalan tersebut bahwa kepala biro tersebut adalah inisiatif sendiri dan nggak izin sama pimpinan,” kata Argo.

Sumber: detik.com

Pos terkait