Siapa ‘Super Ojek’ yang Boncengkan Djoko Tjandra?

  • Whatsapp
Siapa 'Super Ojek' yang Boncengkan Djoko Tjandra?
Foto: 20Detik

SUARAHARIAN.COM – Buronan Djoko Tjandra masih menjadi perbincangan hangat. Mulusnya langkah kaki terpidana kasus buron kasus hak tagih (cessie) Bank Bali keluar masuk Indonesia selama pelarian memunculkan spekulasi.

Teranyar, muncul dugaan ada permainan mafia di balik kasus Djoko Tjandra. Dugaan itu dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa yang mengistilahkan ada ‘Super Ojek’ yang memberi akses pria yang kerap disapa ‘Joker’ itu keluar masuk.

Bacaan Lainnya

“Sudah hampir pasti, keluar masuknya Djoko dengan mudah karena ada yang memfasilitasinya. Ada pembantu ‘ojek’ yang mengantarkannya,” kata Desmond dalam keterangannya, pada Rabu (22/7/2020).

Desmond melihat ada dugaan menciptakan prakondisi mulai dari pembuatan KTP elektronik dan paspor, pengajuan PK, hingga surat jalan dari kepolisian. Desmond juga khawatir kondisi ini menunjukkan ada keterlibatan pejabat birokrat.

“Ketika unsur aparat Kepolisian diduga terlibat, Kejaksaan, Imigrasi, Kemenkumham, serta Kemendagri sepertinya ‘kompak membela’ Djoko Tjandra, maka publik pasti akan bertanya tanya. Mungkinkah bebas keluar masuknya Djoko Tjandra ke Indonesia itu hanya kebetulan belaka difasilitasi oleh oknum pejabat yang menjadi ojek-ojek pengantar karena tergiur uangnya,” ujar politikus Partai Gerindra ini.

“Kalau ada gerak lembaga yang kompak seperti itu siapa kira kira pengarahnya? Mungkinkah ada super ‘ojek’ yang menjadi komandannya?,” imbuh Desmond.

Lebih lanjut, menurut Desmond, kasus ini mencerminkan adanya dugaan jaringan mafia yang membela Djoko Tjandra. “Jaringan mafia ini bisa jadi adalah ‘ojek’ yang sudah dikondisikan dalam waktu lama oleh Djoko Tjandra,” ujar Desmond.

Dalam kasus Djoko Tjandra, sejumlah pejabat diduga ikut terseret mulai lurah hingga jenderal di tubuh Polri.

Salah satu pejabat yang paling kentara yaitu Brigjen Prasetijo Utomo yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri. Dia sudah dicopot dari jabatannya dan saat ini tengah menghadapi dugaan pelanggaran etik serta pidana.

Prasetijo dinyatakan terbukti bersalah menerbitkan surat jalan untuk Djoko Tjandra terbang ke Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar). Ironisnya, hal itu dilakukan Prasetijo saat Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun institusi yang membesarkan Prasetijo, Polri, sudah bertekad memburu dan menangkap Djoko Tjandra.

Polri terus mendalami pihak-pihak yang terlibat soal surat jalan Djoko Tjandra ini. Polri telah memeriksa pengacara Djoko Tjandra berinisial ADK.

“Kemarin juga kita memeriksa pengacaranya, tapi belum selesai. Pengacaranya itu inisial ADK, sudah kita lakukan pemeriksaan, tapi belum selesai, Nanti juga ada pemeriksaan lanjutan kepada pengacara ADK tadi,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono kepada wartawan di Lapangan Tembak, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2020).

Argo tak membeberkan lebih jelas terkait siapa pemilik inisial tersebut. Namun diketahui belakangan ini pengacara Djoko Tjandra yang sering muncul di hadapan publik adalah Anita Dewi Kolopaking dan Andi Putra Kusuma.

Selain itu, Argo menyebut pihaknya turut memeriksa Kepala Tata Usaha Bareskrim Polri. Pemeriksaan ini dilakukan terkait dengan proses keluar-masuk surat jalan terhadap buron hak tagih (cessie) Bank Bali tersebut.

Di sisi lain, Divisi Propam Polri masih melakukan penyidikan atas dua jenderal eks pejabat di Divisi Hubungan Internasional (Hubinter), yang dicopot dari jabatannya lantaran masalah red notice Djoko Tjandra. Dua jenderal tersebut adalah eks Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan eks Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Nugroho Wibowo.

Ada pula pejabat di tubuh kejaksaan yang diperiksa internal. Bermula dari informasi yang beredar menyebutkan adanya pertemuan kuasa hukum Djoko Tjandra, Anita Kolopaking, dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kajari Jaksel) Nanang Supriatna, Jaksa Agung ST Burhanuddin pun memerintahkan agar Nanang diperiksa internal.

“Iya sekecil apa pun informasi, saya akan klarifikasi kepada yang bersangkutan dan apabila benar, akan dilakukan pemeriksaan sesuai aturan yang ada,” ujar Burhanuddin saat dimintai konfirmasi detikcom, Kamis (16/7/2020).

Selain itu, ada Asep Subahan yang dicopot dari kursi Lurah Grogol Selatan setelah geger kasus pencetakan e-KTP kilat Djoko Tjandra.

Pria yang kini bekerja sebagai staf wali kota itu segera dijatuhi sanksi disiplin oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. bakal menjatuhkan sanksi disiplin terhadap Asep.

Menanggapi dugaan keterlibatan beberapa pejabat dalam kasus Djoko Tjanda, Menkopolhukam Mahfud MD meminta aparat yang membantu Djoko Tjandra untuk ditindak tegas. Tak hanya secara administratif, namun juga pidana.

“Ada tindakan ke dalam, tindakan ke dalam itu ada dua satu tindakan disiplin yaitu pegawai-pegawai atau pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran disiplin misalnya memberi surat jalan memberi surat keterangan mengantarkan mempermudah masuk dan sebagainya,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Selasa (21/7).

“Lalu yang kedua ini penting, pemidanaan terhadap para pegawai dan pejabat yang telah nyata-nyata diketahui memberikan bantuan dan ikut melakukan langkah-langkah produktif dalam kasus Djoko Tjandra ini,” sambung Mahfud.

Sumber: detik.com

Pos terkait