Kejagung Tidak Merasa Cabut Red Notice Buronan Djoko Tjandra

  • Whatsapp
Kejagung Tidak Merasa Cabut Red Notice Buronan Djoko Tjandra
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Ali Mukartono (tengah) ketika ditemui di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2020).(Foto: KOMPAS.com/Devina Halim)

SUARAHARIAN.COM – Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) mengaku tidak pernah melakukan pencabutan Red Notice atas terdakwa kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali senilai Rp904 miliar, Djoko Tjandra.

Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Ali Mukartono mengatakan bahwa pihaknya hanya memiliki wewenang memohon kepada Polri untuk mengajukan Red Notice atas Djoko Tjandra ke Interpol dan yang berhak melakukan pencabutan pun adalah wewenang Polri, meski atas permohonan dari Kejagung.

Bacaan Lainnya

“Ya kalau mencabut ya dia (Polri) karena dia yang berhubungan langsung dengan Interpol,” kata Ali di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung RI, Jakarta, Senin (13/7/2020).

Ali menjelaskan bahwa pihaknya masih menelusuri siapa pihak yang diduga mencabut Red Notice Djoko Tjandra. Di sisi lain, Kejagung juga tengah mengevaluasi sejauh mana komunikasi pengajuan Red Notice antara Kejagung dengan Polri.

Terkait keberadaan, menurut Ali, informasi mengenai keberadaan Djoko Tjandra juga banyak diterima oleh Kejagung. Sampai saat ini, Jaksa Agung Muda bidang Intelijent masih terus menelusuri kebenaran informasi tersebut.

“Kalau informasi banyak. Ada yang bilang di Sanggau, di Pontianak. Cuma kalau Sanggau kan memang dia kelahiran sana, mungkin ada kaitannya atau gimana masih diselidiki,” jelasnya.

Untuk diketahui, Joko merupakan terdakwa kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali senilai Rp904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung. Pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000, Kejaksaan pernah menahan Joko.

Namun hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan ia bebas dari tuntutan karena perbuatan itu bukan perbuatan pidana melainkan perdata.

Pada Oktober 2008, Kejaksaan mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap kasus Joko ke Mahkamah Agung. Pada 11 Juni 2009, Majelis Peninjauan Kembali MA menerima PK yang diajukan jaksa. Majelis hakim memvonis Joko 2 tahun penjara dan harus membayar Rp 15 juta. Uang milik Joko di Bank Bali sebesar Rp 546,166 miliar dirampas untuk negara. Imigrasi juga mencekal Joko.

Joko Tjandra kabur dari Indonesia ke Port Moresby, Papua Nugini pada 10 Juni 2009, sehari sebelum MA mengeluarkan putusan perkaranya. Kejaksaan menetapkan Joko sebagai buronan. Belakangan, Joko diketahui kembali masuk ke Indonesia untuk mendaftarkan PK ke PN Jakarta Selatan.

Sumber: akurat.co

Pos terkait